Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, menyoroti dampak pengurangan Dana Desa dari pemerintah pusat terhadap kelancaran pembangunan di wilayah pedesaan. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026 di Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kamis (5/2/2026).
Politikus Fraksi Golkar itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan DPRD agar pembangunan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang didorong yakni pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk membantu program pembangunan yang tidak dapat dibiayai melalui Dana Desa.
“Karena adanya pengurangan anggaran, maka diperlukan kreativitas dan kerja sama. Saya berkolaborasi dengan kepala desa untuk membantu lewat pokok-pokok pikiran DPRD. Apa yang belum bisa teratasi hari ini, mudah-mudahan dengan kolaborasi bisa sedikit terbantu,” ujar Deni.
Ia menjelaskan, melalui agenda reses, kepala desa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sektor-sektor yang dapat didukung melalui pokir DPRD, dengan tetap menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.
“Lewat reses ini, Insya Allah akan kembali stabil, karena pemerintah pusat juga memiliki sektor-sektor prioritas yang harus didahulukan,” katanya.
Deni juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Sukabumi mengalami pemangkasan sekitar Rp720 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampak kebijakan tersebut turut dirasakan dalam pelaksanaan reses DPRD yang kini hanya digelar di tiga titik, dibanding enam titik pada tahun-tahun sebelumnya.
“Walaupun reses hanya dilakukan di tiga titik, yang terpenting informasi tetap tersampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan maupun kekecewaan,” tambahnya.
Meski demikian, Deni berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat semangat pembangunan. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, DPRD, dan masyarakat, pembangunan tetap dapat berjalan secara merata dan sesuai kebutuhan daerah.
Ia menegaskan, reses tetap menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
