Wartabuser – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andri Hidayana, mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran minimal Rp1 miliar per kecamatan khusus untuk perbaikan infrastruktur sarana keagamaan.
Dorongan itu ia sampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Rabu (27/8/2025).
Menurut Andri, usulan ini sejalan dengan peningkatan signifikan anggaran infrastruktur yang diajukan pemerintah daerah. Jika pada 2025 anggaran infrastruktur sekitar Rp250 miliar, maka pada 2026 melonjak menjadi Rp600 miliar.
“Fraksi PPP menilai peningkatan anggaran ini harus benar-benar berdampak pada masyarakat. Salah satunya dengan memastikan adanya alokasi minimal Rp1 miliar per kecamatan untuk perbaikan sarana keagamaan,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com.
Selain itu, PPP juga menekankan pentingnya penguatan anggaran di sektor kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Pemerintah harus memastikan anggaran yang ada mampu menjawab kebutuhan yang paling mendesak,” tambah Andri.
Terkait tema pembangunan daerah tahun 2026 yang mengusung Penguatan Lembaga, Agroindustri, dan Pariwisata, Andri menyoroti perlunya penataan kawasan Geopark Ciletuh. Menurutnya, destinasi wisata kelas dunia itu masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, mulai dari jalan hingga irigasi.
“Geopark Ciletuh adalah aset pariwisata Kabupaten Sukabumi yang mendunia. Namun infrastruktur penunjangnya masih jauh dari ideal. Perbaikan jalan dan irigasi harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Andri juga meminta agar pemerintah segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang kondisinya masih rusak parah, di antaranya Mareleng–Cikadal, Surade–Ciracap, Ciracap–Ciemas, Palayangan–Cibodas, serta Ciwaru–Curug Sodong.
“Banyak jalan butut di Kabupaten Sukabumi yang menghambat mobilitas masyarakat dan wisatawan. Perbaikan harus segera dilakukan agar roda ekonomi dan pariwisata bisa bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
