Wartabuser – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyoroti serius pelaksanaan proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) di kawasan hulu Geopark Ciletuh. Program yang dijalankan oleh Perhutani sejak 2019 itu dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, terutama risiko deforestasi dan degradasi ekosistem hutan lindung.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Ai Sri Mulyati, menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan program HTE harus disikapi dengan pengawasan ketat dan kehati-hatian tinggi.
“Ini merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Lokasi HTE ini berada di kawasan hulu Geopark Ciletuh, jangan sampai malah menimbulkan kerusakan,” ujar Ai.
Menurut Ai, DPRD Kabupaten Sukabumi akan meminta klarifikasi dari pihak Perhutani terkait pelaksanaan program HTE, terutama mengenai aspek keberlanjutan, kondisi tanaman, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar hutan.
Ia menegaskan, jangan sampai program yang seharusnya menjadi bagian dari transisi energi baru terbarukan (EBT) justru menjadi pemicu masalah baru bagi lingkungan dan warga.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan hanya fokus pada faktor ekonominya saja. Sisi pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Laporan masyarakat menyebutkan, proyek HTE di wilayah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkong berjalan tidak optimal. Tanaman energi berupa kaliandra merah di sejumlah lokasi gagal tumbuh dengan baik. Sementara itu, sebagian area hutan masih dibiarkan gundul dan bahkan ditemukan indikasi aktivitas pertambangan ilegal.
Berdasarkan data Perhutani, total lahan HTE di Kabupaten Sukabumi mencapai 4.351 hektare yang tersebar di empat Resor Pengelolaan Hutan (RPH), yakni:
-
RPH Hanjuang Barat: 1.132 hektare,
-
RPH Hanjuang Selatan: 1.865 hektare,
-
RPH Hanjuang Tengah: 677 hektare, dan
-
RPH Hanjuang Timur: 677 hektare.
Perhutani juga diketahui membangun pabrik biomassa di Kecamatan Waluran yang akan memasok bahan bakar co-firing untuk PLTU Palabuhanratu. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 11.500 ton biomassa per tahun dengan nilai investasi Rp27 miliar secara multiyears.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk mengawal setiap tahap pelaksanaan program HTE agar tidak keluar dari tujuan awal yaitu menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
“Kalau dikelola dengan benar, program ini bisa jadi terobosan. Tapi kalau asal-asalan, dikhawatirkan hanya akan menambah masalah,” tegas Ai Sri Mulyati.
Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Karyabakti, Fazri Mulyono, yang menolak proyek tersebut sejak awal karena dinilai berpotensi merusak ekosistem hulu Ciletuh.
“Kami tidak mendukung program ini karena khawatir akan memicu kerusakan ekologi di Hulu Ciletuh,” ujarnya.
Fazri menjelaskan bahwa salah satu lokasi proyek, yaitu Hutan Hanjuang Barat seluas 1.132 hektare, merupakan kawasan penting yang menjadi sumber air utama bagi sejumlah kecamatan di wilayah selatan Sukabumi, seperti Waluran, Jampang Kulon, Ciracap, Ciemas, Kalibunder, Surade, dan Cimanggu.
Dengan kebutuhan produksi biomassa mencapai 5 ton per jam, ia khawatir kegiatan pemanenan kaliandra di masa depan akan mengubah bentang hutan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Audit Lingkungan
Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi berencana meminta Perhutani dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek HTE, termasuk kajian ulang terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem hutan.
“Kami di DPRD akan memastikan tidak ada kebijakan nasional yang dijalankan dengan mengorbankan kepentingan ekologis daerah,” tutup Ai Sri Mulyati.
