Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilannya kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan karena merupakan raihan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., bersama jajaran pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga kembali memperoleh opini terbaik dari BPK RI.
“Raihan WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi Azhar Mutawali, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus menjalankan program pembangunan secara efektif dan tepat sasaran.
Budi menegaskan, capaian tersebut juga tidak terlepas dari sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, serta pengawasan. Kolaborasi yang baik tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.
“Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Kolaborasi yang terus terjalin menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dari tahun ke tahun,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap raihan Opini WTP ke-12 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai sektor.
“Capaian ini harus menjadi semangat bersama untuk terus menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Dengan raihan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut, Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
