Sukabumi – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Sukabumi Raya melayangkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam aksi unjuk rasa yang digelar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan dan pengawasan program kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, hingga persoalan data penerima BPJS PBI yang dinilai masih bermasalah.
Koordinator Wilayah Periangan Barat BEM Nus Jabar, Rahmadi L. Making, mengatakan kasus dugaan penganiayaan terhadap almarhum Firman, penyandang disabilitas di lingkungan LKS Aura Welas Asih, menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Sosial.
Menurutnya, Dinas Sosial memiliki kewenangan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap seluruh LKS yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, munculnya dugaan kekerasan terhadap kelompok rentan dinilai menjadi pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan yang dilakukan selama ini.
“Kami menilai pengawasan Dinsos terhadap LKS masih lemah. Ini menyangkut keselamatan dan perlindungan kelompok rentan,” ujarnya dalam aksi tersebut.
BEM Nusantara Sukabumi Raya mengaku telah melakukan audiensi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Namun, dari hasil audiensi itu, mahasiswa menyebut monitoring terhadap LKS hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan keterbukaan data hasil monitoring dan evaluasi LKS periode 2024–2026 yang hingga kini disebut belum diberikan secara terbuka kepada publik.
Tak hanya itu, massa aksi turut menyoroti persoalan bantuan sosial dan BPJS PBI yang dinilai masih menyisakan banyak keluhan masyarakat. Mereka menemukan dugaan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, di mana warga yang tergolong mampu masih menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang layak menerima justru belum terakomodasi secara maksimal.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya validasi dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara menyeluruh agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dalam orasinya, BEM Nusantara juga meminta adanya keterbukaan data terkait pengadaan sandang dan sembako, termasuk data penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah.
Massa aksi menyebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sempat menemui peserta aksi, namun dinilai belum memberikan jawaban yang memuaskan terkait permintaan keterbukaan data DTKS maupun pengadaan bantuan sosial.
“Kadis datang menemui massa aksi, tetapi belum berani membuka data pengadaan sandang, sembako, maupun data DTKS yang kami minta,” kata salah satu orator aksi.
Atas dasar itu, BEM Nusantara Sukabumi Raya menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya evaluasi total terhadap Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, transparansi hasil monitoring dan evaluasi LKS, perbaikan validasi DTKS dan BPJS PBI, hingga dorongan kepada DPRD Kabupaten Sukabumi dan Inspektorat untuk melakukan audit serta pengawasan terhadap program bantuan sosial.
Mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah agar segera menjawab tuntutan yang disampaikan dalam waktu 3×24 jam.
“Jika tuntutan kami tidak dijawab dalam 3×24 jam, maka kami akan melakukan aksi jilid dua dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Rahmadi.
Dalam aksi tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi turut didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap program sosial dan memastikan seluruh bantuan yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel bagi masyarakat yang membutuhkan. (Jimbe)
