Sukabumi – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, melaksanakan kegiatan Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Simpenan, Jumat (6/2/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana alam.
Kegiatan yang berlangsung di Kampung Kaung Luwuk, Desa Cidadap, dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta puluhan warga. Forum reses berjalan interaktif dengan beragam masukan yang disampaikan langsung kepada wakil rakyat.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan apresiasi atas sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas jalan desa yang kini berlapis hotmix serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dinilai membawa dampak positif bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada malam hari.
“Sekarang jalan sudah bagus dan terang. Aktivitas warga jadi lebih nyaman, terutama kalau malam,” ujar salah seorang warga.
Meski demikian, warga juga mengungkapkan persoalan yang masih tersisa pascabencana, terutama kerusakan jaringan irigasi yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Cidadap. Tokoh masyarakat setempat, Bibin Mulyadi (58), menegaskan perlunya prioritas pemulihan infrastruktur pertanian.
“Kerusakan irigasi sangat memengaruhi hasil panen. Selain itu, fasilitas umum dan sarana ibadah juga masih membutuhkan perhatian serius,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah Gurnita memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal program pemulihan wilayah terdampak bencana agar menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga,” tegas Hamzah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah pusat, agar percepatan pemulihan dapat berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan desa harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Melalui kegiatan reses ini, Hamzah berharap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan, khususnya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan fasilitas umum di wilayah Simpenan.
