Sukabumi – Pemulihan wilayah terdampak bencana menjadi aspirasi utama warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, dalam kegiatan Reses Pertama Tahun Anggaran 2026 Ketua Komisi II DPRD Sukabumi, Hamzah Gurnita, Jumat (6/2/2026).
Berlangsung di Kampung Kaung Luwuk, forum reses dihadiri tokoh masyarakat, aparat desa, serta puluhan warga yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan pascabencana.
Warga mengapresiasi sejumlah infrastruktur yang telah direalisasikan pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas jalan desa yang kini berlapis hotmix serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Infrastruktur tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi, khususnya pada malam hari. Distribusi hasil pertanian dan kegiatan perdagangan pun menjadi lebih lancar.
“Sekarang jalan sudah bagus dan terang. Aktivitas warga jadi lebih nyaman, terutama kalau malam,” ujar salah seorang warga.
Namun demikian, persoalan kerusakan jaringan irigasi masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan mayoritas warga Desa Cidadap.
Tokoh masyarakat setempat, Bibin Mulyadi (58), menegaskan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur pertanian. Selain irigasi, fasilitas umum dan sarana ibadah juga dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
“Kerusakan irigasi sangat memengaruhi hasil panen. Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita memastikan seluruh masukan warga akan dibawa ke pembahasan di DPRD Sukabumi. Ia berkomitmen mengawal program pemulihan wilayah terdampak bencana agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga,” tegas Hamzah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah pusat, agar percepatan pemulihan dapat berjalan optimal. Pembangunan desa, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Melalui reses ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, terutama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan fasilitas umum di wilayah Simpenan.
