Wartabuser – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., dan Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah. Acara ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, pada Kamis, 10 Juli 2025 di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur dari wilayah kerja Direktorat Wilayah II yang mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.
Dengan agenda utama memperkuat sinergi antar lembaga untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, rapat ini menjadi forum strategis dalam mendorong langkah konkret pemberantasan korupsi pasca pelantikan kepala daerah baru di sejumlah wilayah.
Acara dimulai pukul 08.00 WIB dan dibuka dengan sambutan dari Pimpinan KPK, disusul keynote speech oleh Gubernur DKI Jakarta. Dalam momen tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi sebagai perwakilan daerah.
Rakor ini terdiri atas dua sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga nasional, seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri. Topik yang dibahas meliputi strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengelolaan anggaran daerah yang efisien, transparansi pelayanan publik, hingga peningkatan indeks integritas nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya mendukung penuh agenda ini. Komitmen pemberantasan korupsi harus diperkuat di semua lini, baik legislatif maupun eksekutif. Kami di DPRD siap bersinergi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah KPK yang terus mendorong koordinasi dan supervisi antarlembaga sebagai bentuk nyata upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dan diharapkan membawa dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
