Wartabuser – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima laporan mengenai seorang ibu yang tidak bisa pulang usai melahirkan di sebuah klinik swasta. Ibu tersebut adalah warga Kampung Tegal Pari, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
Menurut informasi yang diterimanya, sang ibu melahirkan di sebuah klinik di Kampung Rancabungur, Jalan Cangehgar, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu. Setelah persalinan, pihak klinik menagih biaya persalinan sebesar Rp15 juta dan meminta pasien untuk tidak pulang sebelum membayar minimal 70 persen dari total tagihan.
“Kami menerima laporan bahwa ibu dan bayinya masih ditahan dan tidak bisa pulang karena harus membayar biaya persalinan sebesar Rp15 juta. Padahal keluarga tersebut termasuk kategori sangat tidak mampu, tinggal di rumah bilik,” ujar Andri kepada Sukabumiupdate.com pada Sabtu (13/4/2025).
Andri menegaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi dan menjadi pelajaran bagi semua pihak, mulai dari pasien, tenaga kesehatan (nakes), hingga penyedia layanan kesehatan.
“Pasien harus lebih preventif, sedia payung sebelum hujan, dan wajib ada persiapan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus lebih peka. Jangan sampai pasien yang tidak mampu justru dirujuk ke fasilitas kesehatan swasta,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi kerja sama antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan swasta yang bisa merugikan pasien miskin. “Jangan sampai terkesan ada kerja sama antara nakes dan fasilitas swasta hanya untuk keuntungan. Kita semua punya tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang prima, sesuai aturan,” tegasnya.
Andri menyayangkan tindakan pihak klinik yang dinilai tidak bijak dalam menyikapi persoalan administratif. “Masalah administrasi bisa dirundingkan dengan bijak. Tidak perlu menahan pasien, apalagi menekan mereka. Jangan sampai pasien atau keluarganya nekat dan menghalalkan segala cara demi bisa pulang. Ini bisa menimbulkan masalah baru,” ucapnya.
Politisi PPP itu bahkan menyarankan agar pemerintah menutup fasilitas kesehatan yang tidak bisa bersikap manusiawi dalam memberikan layanan kepada warga miskin. “Kalau fasilitas kesehatan tidak bisa bijak menyikapi situasi seperti ini, sebaiknya ditutup saja oleh pemerintah,” tandasnya.
